Komisioner OJK Baru Diharapkan Punya Strategi Khusus Hadapi Ekonomi Global

29-07-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Munchen/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyarankan agar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang baru dilantik diharapkan memiliki strategi khusus dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang sedang mengalami krisis. Seperti diketahui, Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin telah mengukuhkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DK OJK yang periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P tahun 2022, beberapa waktu yang lalu.

 

“Kami juga mendorong agar Dewan Komisioner OJK yang baru lebih siap dan memiliki konsep yang lebih matang,” kata Najib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/7/2022). Selain itu, strategi mitigasi yang terintegrasi dengan pemerintah dalam rangka melindungi industri keuangan Indonesia juga sangat dibutuhkan.

 

Ia juga mengingatkan soal masalah-masalah lama yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi DK OJK. Dengan demikian, kata Najib, OJK perlu terus memperkuat untuk langkah antisipasi. “Yaitu pengawasan terhadap industri keuangan, terutama perlindungan konsumen/nasabah yang dalam beberapa tahun belakangan angka pelanggarannya meningkat drastis,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

 

OJK juga perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait literasi keuangan ke seluruh pelosok negeri, sehingga masyarakat makin terbuka dengan industri keuangan. “Saya juga mengapresiasi atas pengabdian dari jajaran DK OJK Periode 2017-2022. Terima kasih Pak Wimboh beserta seluruh jajaran DK OJK atas pengabdian dan dedikasinya selama ini. Tentu, segala capaian yang baik patut kita teruskan,” paparnya.

 

Najib mengatakan OJK masih perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Sehingga tujuannya pasti agar industri keuangan nasional semakin produktif, aman dan berkelanjutan untuk menopang pemulihan ekonomi. DK OJK Periode 2022-2027 pun menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif dalam upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...